lenkaed.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan bahwa Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, JPU menyebutkan bahwa Nadiem tidak hanya terlibat dalam proses pengadaan, tetapi juga melakukan langkah strategis untuk mengaburkan konflik kepentingan setelah ditunjuk menjadi menteri. Proses pengadaan Chromebook ini, yang melibatkan PT Google Indonesia, telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Baca juga: “Prabowo Siapkan 200 Helikopter dan Starlink untuk TNI AD”
Surat Pengadaan Chromebook yang Tak Dijawab Sebelumnya
Kasus ini bermula dari surat yang dikirimkan oleh PT Google Indonesia pada Agustus 2019, terkait dengan pengadaan Chromebook. Surat tersebut, yang berisi proposal untuk kerja sama dalam menyediakan Chromebook bagi sekolah-sekolah di Indonesia, tidak dijawab oleh Mendikbud saat itu, Muhadjir Effendi. Nadiem Makarim, yang baru dilantik sebagai Menteri Pendidikan pada Oktober 2019, akhirnya merespons surat tersebut pada Januari 2020. Jaksa menyatakan bahwa Nadiem memulai langkah strategis ini dengan berkeinginan untuk mengimplementasikan program digitalisasi pendidikan di Indonesia melalui produk-produk Google for Education.
Pertemuan dengan Pihak Google dan Kesepakatan untuk Digitalisasi Pendidikan
Pada November 2019, Nadiem Makarim melakukan pertemuan dengan Colin Marson, Head of Education Asia Pacific di Google, untuk membahas produk-produk Google for Education. Dalam pertemuan tersebut, Nadiem sepakat untuk menggunakan Chromebook, Google Workspace, dan Google Cloud dalam mendukung program Merdeka Belajar. Rencana ini termasuk penggunaan sistem operasi Chrome di sekolah-sekolah, yang akan menggantikan sistem operasi lainnya seperti Windows dan Linux.
Jaksa menjelaskan bahwa surat balasan yang dikirim oleh pihak Kemendikbud, melalui Sutanto selaku Plt Sekretaris Ditjen Paudasmen Kemendikbud, pada 27 Januari 2020, menyatakan bahwa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan DAK Fisik tidak mengarah pada merk tertentu. Namun, langkah ini juga menjadi sorotan karena terdapat dugaan ketidakwajaran dalam proses pengadaan, yang disebut-sebut melibatkan harga yang kemahalan dan penggunaan produk yang tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan.
Pengunduran Diri Nadiem dari Gojek: Langkah Menghindari Konflik Kepentingan
Pada 22 Oktober 2019, setelah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pembicaraan mengenai posisi menteri, Nadiem Makarim mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Gojek. Langkah ini dianggap sebagai tindakan untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat muncul setelah ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Jaksa menyebutkan bahwa meskipun Nadiem mundur dari direksi Gojek, ia masih memiliki kontrol atas perusahaan tersebut melalui teman-temannya yang dipilih untuk menjadi direksi dan pemilik saham. Andre Soelistyo dan Kevin Bryan Aluwi ditunjuk untuk melanjutkan peran yang ditinggalkan Nadiem.
Pengadaan Chromebook yang Diduga Tidak Transparan
Kasus korupsi ini terkait dengan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang tidak sesuai dengan rencana pengadaan semula. Jaksa menyebutkan bahwa pengadaan laptop Chromebook dilakukan tanpa evaluasi yang memadai, serta tanpa referensi harga yang jelas. Selain itu, harga satuan dan alokasi anggaran juga disusun tanpa adanya survei atau data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengadaan ini, yang melibatkan sejumlah pejabat di Kemendikbud, seperti Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah, diduga merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun.
Terkait dengan pengadaan CDM, jaksa menyatakan bahwa alat tersebut tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat dalam program digitalisasi pendidikan yang digulirkan oleh Kemendikbud. Pengadaan yang tidak efisien ini juga melibatkan pembayaran yang lebih mahal dari harga pasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Peran Staf Khusus Menteri dan Pemberian Kekuasaan Luas
Jaksa juga mengungkapkan bahwa Nadiem memberikan kekuasaan yang luas kepada staf khususnya, Fiona Handayani dan Jurist Tan, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program-program strategis di sektor pendidikan, termasuk digitalisasi pendidikan berbasis Chromebook. Keduanya kerap mewakili Nadiem dalam rapat dan pertemuan penting dengan pejabat eselon 1 dan 2 di Kemendikbud. Dalam kapasitasnya, Fiona dan Jurist Tan memimpin rapat-rapat Zoom dengan pejabat terkait untuk membahas program seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Merdeka Belajar.
Kerugian Negara dan Tindak Lanjut Kasus
Dalam kasus ini, kerugian negara yang ditimbulkan dari pengadaan Chromebook dan CDM diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp 1,5 triliun yang berasal dari kelebihan harga pada pembelian Chromebook, serta Rp 621 miliar yang merupakan biaya pengadaan CDM yang tidak bermanfaat. Jaksa menyatakan bahwa pengadaan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan evaluasi yang tepat ini berpotensi merugikan sistem pendidikan Indonesia, terutama di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan), yang tidak dapat memanfaatkan produk-produk tersebut secara maksimal.
Menyikapi Proses Hukum yang Berlanjut
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di sektor pendidikan. Nadiem Makarim, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kini berada di pusat perhatian, seiring dengan proses hukum yang terus berjalan. Meskipun Nadiem telah mundur dari jabatan di Gojek untuk menghindari konflik kepentingan, langkah-langkah strategis yang diambilnya dalam pengadaan Chromebook dan program digitalisasi pendidikan masih menjadi sorotan. Sementara itu, jaksa melanjutkan proses peradilan untuk menuntut para terdakwa yang terlibat dalam kasus ini, termasuk para pejabat Kemendikbud dan staf khusus yang turut memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait program tersebut.
Kedepannya, proses hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai sejauh mana keterlibatan Nadiem dalam pengadaan ini, serta sejauh mana dampaknya terhadap sistem pendidikan Indonesia.
Baca juga: “Ibu Nadiem Makarim Yakin Anaknya Tak Bersalah di Kasus Korupsi Chromebook”
Leave a Reply