lenkaed.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengkritik langkah Iran yang mulai menarik biaya dari kapal dagang di Selat Hormuz. Ia menilai kebijakan tersebut tidak seharusnya dilakukan karena berpotensi melanggar prinsip kebebasan pelayaran internasional. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Trump menyampaikan pandangannya saat menjawab pertanyaan wartawan pada Kamis, 26 Maret. Ia merespons laporan terbaru mengenai aktivitas Iran di jalur pelayaran strategis tersebut. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan bahwa tindakan Iran tidak dapat dibenarkan, meskipun praktik tersebut mulai dilakukan secara terbatas.
Isu ini mencuat setelah anggota parlemen Iran, Mohammadreza Rezaei Kouchi, mengungkap rencana negaranya untuk melegalkan pungutan terhadap kapal yang melintas. Kebijakan tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengamanan wilayah perairan Iran.
Laporan dari Bloomberg pada 24 Maret menyebut Iran telah mulai menerapkan pungutan hingga 2 juta dolar AS per kapal. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp33,8 miliar. Besaran biaya ini dinilai signifikan dan berpotensi membebani perusahaan pelayaran global.
Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran yang sangat vital bagi perdagangan energi dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati jalur ini setiap hari. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait sangat bergantung pada rute ini untuk ekspor energi mereka.
Karena perannya yang strategis, setiap gangguan di Selat Hormuz dapat berdampak langsung pada pasar global. Kebijakan pungutan oleh Iran berpotensi meningkatkan biaya logistik dan harga energi. Dampaknya bisa dirasakan oleh berbagai negara, termasuk konsumen akhir.
Baca juga: “AS Tekankan Perlunya Dukungan Sekutu di Selat Hormuz”
Situasi semakin kompleks setelah konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel kembali memanas. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran. Serangan tersebut termasuk wilayah ibu kota, Teheran, dan menyebabkan kerusakan serta korban jiwa.
Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Aksi saling serang ini meningkatkan eskalasi konflik secara drastis. Ketegangan ini menciptakan ketidakpastian besar di kawasan yang sudah lama menjadi pusat konflik global.
Dampak konflik tersebut mulai terasa di sekitar Selat Hormuz. Aktivitas pelayaran mengalami gangguan akibat meningkatnya risiko keamanan. Beberapa pihak bahkan menyebut situasi ini sebagai blokade de facto yang membatasi pergerakan kapal.
Gangguan distribusi energi menjadi salah satu konsekuensi utama. Produksi dan ekspor minyak dari kawasan Teluk mengalami tekanan. Kondisi ini mendorong kenaikan harga minyak dunia dalam waktu singkat.
Para analis energi menilai bahwa stabilitas Selat Hormuz sangat penting bagi ekonomi global. Setiap kebijakan sepihak atau konflik militer dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, komunitas internasional terus memantau perkembangan dengan cermat.
Dalam konteks hukum internasional, jalur seperti Selat Hormuz umumnya dianggap sebagai perairan internasional. Kapal dari berbagai negara memiliki hak untuk melintas tanpa hambatan. Penerapan pungutan sepihak berpotensi memicu sengketa hukum dan diplomatik.
Sejumlah negara dan organisasi internasional kemungkinan akan menanggapi kebijakan ini. Mereka dapat mendorong dialog atau bahkan mengambil langkah diplomatik untuk menjaga stabilitas. Langkah kolektif dianggap penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Ke depan, situasi di Selat Hormuz akan sangat bergantung pada dinamika politik dan militer di kawasan. Jika ketegangan terus meningkat, risiko gangguan pasokan energi global akan semakin besar. Sebaliknya, upaya diplomasi dapat membantu meredakan situasi.
Kkritik Trump terhadap Iran mencerminkan kekhawatiran global terhadap keamanan jalur pelayaran. Kebijakan pungutan ini bukan hanya isu regional, tetapi juga berdampak internasional. Dunia kini menanti langkah selanjutnya dari para pihak terkait untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.
Baca juga: “Wanti-wanti Terbaru Trump Saat Sebut Selat Hormuz Jadi ‘Selat Trump’”
Leave a Reply