lenkaed – Pemerintah China mengeluarkan peringatan keras kepada Jepang yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi, terkait rencana peningkatan anggaran militer negaranya. Langkah Jepang tersebut dinilai berpotensi memicu kekhawatiran baru di kawasan Asia Timur, terutama karena sejarah militerisme Jepang di masa lalu.
“Mengingat sejarah agresi militeristis Jepang, langkah-langkah militer dan keamanan Jepang diawasi dengan cermat oleh negara-negara tetangganya di Asia,” ujar Guo.
Pernyataan ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, menyampaikan rencana pemerintah untuk memperkuat kapasitas pertahanan menghadapi ancaman perang modern. Fokus utama strategi baru Jepang adalah pada pengembangan sistem pertahanan siber, teknologi anti-drone, serta kemampuan serangan balik jarak jauh.
China menilai langkah tersebut sebagai bentuk perubahan besar dalam orientasi kebijakan keamanan Jepang, yang sebelumnya dikenal bersifat defensif.
Menurut Guo, peningkatan kemampuan militer Jepang patut menjadi perhatian serius bagi negara-negara di kawasan. “Negara-negara tetangga Jepang dan sekitarnya harus mempertanyakan komitmen Jepang terhadap kebijakan pertahanan damai,” katanya. Ia menambahkan, Jepang perlu berhati-hati agar tidak kehilangan kepercayaan dari komunitas internasional.
Guo juga mengingatkan bahwa tahun 2025 menandai peringatan 80 tahun kemenangan China atas agresi Jepang dalam Perang Perlawanan Rakyat dan Perang Anti-Fasis Dunia. Ia menekankan pentingnya refleksi sejarah. “Kami mendesak Jepang untuk merenungkan sejarah agresinya dan berkomitmen pada jalur pembangunan damai,” tegasnya.
Langkah ini dianggap sebagai sinyal dinginnya hubungan diplomatik antara Beijing dan Tokyo di tengah meningkatnya ketegangan keamanan regional.
“Baca juga : Multipolar (MLPT) Siapkan Strategi AI untuk Data dan Keamanan”
Jepang Siapkan Strategi Pertahanan Baru dan Gandakan Anggaran Militer Hingga 2027
Di bawah kepemimpinan Sanae Takaichi, Jepang tengah menjalankan program pembangunan militer ambisius selama lima tahun hingga 2027. Rencana tersebut mencakup penggandaan anggaran pertahanan menjadi 2 persen dari PDB nasional, peningkatan sistem pertahanan udara, serta pengadaan rudal jarak jauh untuk kemampuan serangan balik.
Takaichi, yang dikenal sebagai politikus konservatif dan nasionalis, bertekad menjadikan Jepang lebih mandiri dalam urusan keamanan dan tidak hanya bergantung pada perlindungan Amerika Serikat. Kebijakan ini menandai pergeseran signifikan dari doktrin pertahanan pasif yang dianut Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Pemerintah koalisi Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) turut mendukung langkah tersebut.
Menteri Luar Negeri Motegi sebelumnya menyebut bahwa situasi geopolitik global menuntut Jepang beradaptasi dengan “ancaman perang modern”, termasuk potensi serangan siber dan serangan drone di masa depan. Langkah ini, menurutnya, bukan bentuk agresi, melainkan upaya menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Beijing menilai peningkatan militer Jepang justru dapat memperburuk hubungan regional yang selama ini rapuh akibat sengketa wilayah dan warisan perang.
China berharap Jepang tetap menghormati prinsip-prinsip dalam empat dokumen politik yang menjadi dasar hubungan bilateral kedua negara. “Kami berharap Jepang akan bekerja sama dengan China dan menjaga fondasi politik hubungan kedua negara,” kata Guo Jiakun menutup pernyataannya.
Dengan dinamika baru di bawah kepemimpinan Takaichi, arah kebijakan pertahanan Jepang tampak semakin agresif dan proaktif.
“Baca juga : Samsung Knox Perkuat Keamanan Data di Perangkat Terbaru”
Leave a Reply